Disinyalir Langgar GSJ/GSB, Warkop Pojok Terancam Dibongkar Dan Izin Dicabut

by -119 views

RETORIKA.CO.ID, Makassar – Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar, melalui Kasi Penindakan Hukum Muh. Natsir menyayangkan jika Warkop Pojok telah membangun gedung untuk usaha yang berada di sekitar Jalan Aroepala yang merupakan jalan provinsi serta melanggar Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) Provinsi. Sabtu (19/1/18).

Pihak pengusaha atau pemilik Warkop Pojok seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Dinas yang mengeluarkan perizinan di dinas setempat, agar sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak melanggar tata ruang dan sebagainya.

“Untuk GSJ/GSB Warkop Pojok memang terlihat sudah melanggar karena sudah hampir mepet ke jalan,” tuturnya.

Lebih jauh Natsir juga menguraikan tentang peraturan GSJ melalui Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2005, yang isinya bahwa Garis Sempadan Jalan (GSJ) kalau terletak di jalan provinsi, sekurang-kurangnya 10 meter paling rendah dari batas tepi badan jalan atau tidak kurang 15 meter dari as jalan raya.

Natsir menambahkan apabila terbukti melanggar perda tersebut, maka akan dikenakan sanksi, berupa eksekusi bongkar langsung bangunan tersebut bila melanggar. Namun, Dinas Penataan Ruang akan mengecek terlebih dahulu dalam waktu dekat keberadaan lokasi yang dimaksud. Jika terbukti, pihaknya akan menyurat dan menegur pemilik bangunan.

“Ada indikasi pemilik Warkop Pojok ini juga diduga membangun tanpa dasar IMB, sesuai Perwali No. 8 Tahun 2008 tentang GSJ/GSB,” pungkasnnya.

Dari penelusuran ke lokasi, awak media sempat mewawancarai salah satu tetangga yang berpolemik dengan keberadaan warkop pojok tersebut bernama Hamzah Dg Lallo. Beliau mengaku heran dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 22444 Tahun 2013 serta Surat Ukur Nomor 02698/Kassi-Kassi/2012 seluas 133 m, atas nama Hj. St. Hadrah (Pemilik Warkop Pojok-red).

Akte Jual Beli milik Hamzah Dg Lallo dengan No. 149/RPC / IV/2001, yang dibuat dihadapan PPAT Haji Andi Mappiasse, serta Akte jual beli milik Halimah Haz dengan No. 150/RPC / IV/2001, yang dibuat dihadapan PPAT Haji Andi Mappiasse, menunjukkan bahwa batas yang dimaksud disebelah utara adalah berbatasan dengan rencana jalan. Sehingga kami merasa terheran-heran jika rencana jalan itu dapat diterbitkan sertifikat diatasnya (Warkop Pojok-red),” beber Hamzah Dg Lallo ke Retorika.co.id.

Kejanggalan ini membuat Dg Lallo lantas merasa ada yang aneh, dalam proses pendirian bangunan yang juga tanpa persetujuan tetangga.

Sementara itu, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH MIM), Hadi Soetrisno mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai wewenang untuk melakukan penertiban bangunan, umumnya di sekitar Jalan Aroepala yang disinyalir tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khususnya Warkop Pojok.

“Kami menduga bangunan Warkop Pojok tidak memungkinkan diterbitkan IMB atau Tidak Memiliki IMB karena berada pada area Garis Sempadan Jalan dan Garis Sempadan Bangunan karena bangunannya sampai full bibir got/saluran air. Jelas tidak proporsional sebagai lahan usaha karena tidak menyediakan standar perparkiran yang berpotensi mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan,” papar Hadi.

Hadi menambahkan bangunan Warkop Pojok tidak sesuai fungsi pemanfaatan ruang yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan.

“Apalagi telah dilakukan pemasangan plang peringatan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus di sekitar area taman/median jalan yang berhadapan langsung dengan Warkop Pojok tersebut,” tutupnya.
(Adn)