Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Bone Ditengarai Bermasalah

by -32 views

RETORIKA.CO.ID, MAKASSAR – Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM PERAK) Sulawesi Selatan menemukan adanya salah satu Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PU PR RI) yang diduga Bermasalah di Kabupaten Bone.

Proyek tersebut yakni Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pattiro yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS PJ) mencakup wilayah kerja PPK Irigasi Rawa 3 PJPA SNVT yang dikomandoi Sahira.

Berdasarkan laporan masyarakat, di ruas saluran sekunder di Desa Sugiale, Kecamatan Barebbo, proyek tersebut diduga terjadi penyimpangan.

“Kami sementara turun mengumpulkan informasi, data, keterangan dan bukti dokumentasi di lapangan. Dimana hasil penelusuran dan informasi yang kami himpun, jika pekerjaan saluran tersebut diduga menggunakan pasangan batu dan teknis pelaksanaan pasangan batu hanya disusun miring keatas pada saat proses pengerjaan. Kemudian dituangkan campuran didepannya sampai ke atas layaknya seperti plesteran serta campuran pasir semennya juga diduga tidak sesuai standardisasi,” ungkap M. Adnan, ST selaku Koordinator Divisi Investigasi dan Monitoring LSM PERAK Sulsel. Senin, (21/1/19).

Adnan juga menduga dalam proyek tersebut terjadi pengurangan volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai ketentuan RAB.

“Silahkan penegak hukum turun melihat sendiri, kami duga ini proyek asal jadi. Dan jika benar ditemukan pelanggaran disini, proyek tersebut harus dibongkar dan dibangun ulang,” tambahnya.

LSM PERAK juga menuding, PPK Irigasi Rawa 3 PJPA SNVT BBWS PJ, Sahira tidak transparan dan tertutup terkait proyek ini.

“Kami sudah hubungi Ibu Sahira dan minta klarifikasi namun tidak dijawab begitupun sms whatsapp yang kami kirimkan hanya dibaca,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LSM PERAK Sulsel, Masran Amiruddin, SH, MH mengatakan akan membawa proyek yang diduga bermasalah ini ke ranah hukum.

“Ini uang negara yang dipakai sebaiknya mereka jangan main-main,” tegas mantan Dosen FH UHO ini.

Masran juga menyampaikan, jika berkas pelaporannya sudah disiapkan untuk dilaporkan secara resmi ke penegak hukum.

“Tim kami masih di Bone melakukan pulbaket, puldata dan dokumentasi. Begitu balik kami langsung rampungkan untuk dibawa ke Kantor Kejati Sulsel atau Polda Sulsel,” terangnya.

Diketahui Proyek ini dikerjakan oleh PT. Tiba Papua dengan kontrak, No. HK.02.03 SNVT.PJPA. PJSS/PPK.IR.III/34/III/2018, dan memakai APBN 2018 sebesar Rp. 20 Milyar lebih dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 270 hari.
(Abd Rahman)