Walikota Makassar Terkesan Bela 15 Camatnya, PERAK : Jangan-jangan Anda Yang Suruh

by -343 views

MAKASSAR, Retorika.co.id — Pernyataan Walikota Makassar di sejumlah pemberitaan media terkait 15 Camatnya se-Kota Makassar dinilai membela pelaku dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini disampaikan LSM PERAK selaku Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) Resmi tersertifikasi dan terakreditasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI).

Ketua LSM PERAK, Adiarsa MJ mengatakan, 15 camat tersebut diduga kuat mengkampanyekan Paslon O1 di Pilpres 2019 Jokowi – Ma’ruf.

Hal itu berdasarkan hasil temuan pada Video kampanye yang beredar di media sosial.

Dimana dalam video tersebut, para Camat bersama mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dengan gamblang menyatakan dukungan terhadap salah satu Paslon di Pilpres 2019.

“Namun, kami sangat menyayangkan kalau seorang Walikota Makassar memberikan pernyataan yang terkesan membela kesalahan anak buahnya. Padahal Dia tahu jelas Camatnya itu ASN dan dia tahu ini melanggar peraturan peraturan perundang-undangan,” ucap Adiarsa saat ditemui di Warkop Az Zahrah Jalan Bandang Veteran Utara, Jumat (22/2/2019).

Terkait pernyataan Walikota Makassar itu di sejumlah pemberitaan, disebutkan Adiarsa, pihaknya merasa geram dan akan memprotes keras dan menyampaikan ke Bawaslu agar turut memanggil Walikota tersebut untuk diperiksa dan dimintai keterangan apakah juga mengetahui atau turut terlibat.

“Kita sudah tau Pak Danny dukung Capres mana jadi wajar kalau dia juga diduga turut terlibat atau jangan-jangan anda yang suruh,” kata Adiarsa.

Adiarsa sangat menyayangkan, Sikap Walikota Makassar yang terkesan membela Camatnya melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

“Ini jelas kegiatan politik praktis, termasuk mengkampanyekan orang, baik terlibat langsung maupun dilibatkan. Namun sangat tidak etis kalau seorang Walikota Makassar yang tahu jelas peraturan tapi memberikan pernyataan seperti itu di sejumlah media,” ucapnya.

Ancaman hukuman bagi ASN yang terlibat politik praktis, kata Adiarsa tidaklah main-main. Mereka terancam hukuman satu tahun penjara.

Belum lagi, sanksi yang bisa dijatuhkan Komite ASN (KASN) kepada mereka yang terbukti melanggar.

“Jadi, di pasal 280 ayat 2 huruf f dan ayat 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jelas, itu masuk ke pidana Pemilu. Ancamannya 1 tahun penjara. ASN itu bisa kena Pidana Pemilu dan bisa dilaporkan ke KSN untuk disanksi sebagai ASN,” kata aktivis anti korupsi ini saat ditemui Kopi Pojok 47 Jalan Bandang Veteran Utara.

Adiarsa meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas. ASN untuk bersikap netral dan tidak ikut-ikutan dalam dukung-mendukung calon presiden pada Pilpres 2019.

“Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” terangnya.

Bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

“Ini tantangan untuk Bawaslu Kota Makassar, Bawaslu harus buktikan ini video inisiasi dan settingan siapa, apakah SYL kah, para Camatkah atau ada pihak di belakang layar. Termasuk dugaan apakah ada keterlibatannya Walikota Makassar tersebut,” tegas Adiarsa.
(*)