Pendamping PKH Tallo Terjaring OTT, PERAK : Hasil Temuan Kami Terbukti

oleh -174 views

MAKASSAR, Retorika.co.id — Setelah isu adanya masalah dalam pelaksanaan kegiatan PKH, Polrestabes Makassar segera membentuk Tim Satgas Bansos untuk menangani masalah PKH di Kota Makassar.

Tim yang dibentukpun secara gerak cepat langsung bekerja. Alahasil, tanggal 5 Maret 2019, melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), tim khusus berhasil menangkap salah seorang pelaku yang diduga adalah pendamping PKH di Kecamatan Tallo.

Dari sumber informasi, pelaku yang terjaring dalam OTT (05/03/19) adalah atas nama Syahruddin alias Bayu, pendamping PKH Kecamatan Tallo. Pelaku diringkus di rumahnya di Jalan Kandea 3 Lr. 3

Pelaku diduga telah melakukan pemotongan dana dari beberapa penerima PKH dengan modus pelaku mengumpul dan memegang kartu PKH dari warga untuk dilakukan pencairan, dari pencairan pelaku memotong Rp.12.000 dari setiap peserta PKH yang jumlah sebanyak 400 orang tiap pencairan. Dimana pencairan dilakukan pertiga bulan. Hal tersebut sebagaimana telah diungkapkan oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Dwi Ariwibowo saat menggelar konferensi Pers, (6/3/19) atau satu hari setelah OTT.

Sebagai informasi bahwa terkait dengan dugaan adanya masalah dalam pencairan dana PKH tersebut, sebelumnya sudah pernah dilakukan investigasi dan temuan tersebut diekspos oleh LSM PERAK.

Menurut Ketua DPD LSM PERAK Kota Makassar, Sutoyo Gaffar, sebelumnya PERAK telah menyoroti kinerja dari Pendamping PKH karena dari hasil investigasi ditemukan adanya dugaan pemotongan dana dari oknum pendamping PKH.

“Tapi malah Lembaga kami dituding telah melakukan pencemaran nama baik dari Pendamping PKH dan Dinas Sosial oleh oknum pendamping PKH yang diduga terjaring dalam OTT tersebut,” ungkap Sutoyo, Jumat (15/3/19).

Lebih lanjut Sutoyo menjelaskan bahwa LSM Perak tidak mungkin bertindak tanpa data dan hasil investigasi yang akurat sebelum menyoroti suatu instansi, hal demikian jugalah yang pernah dilakukan terhadap keberadaan Pendamping PKH Dinas Sosial Kota Makassar yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memotong (pungli) terhadap dana dari penerima PKH.

“Jadi dengan adanya yang bersangkutan di OTT berarti temuan dan hasil investigasi kami sebelumnya memang terbukti,” pungkas Sutoyo.
(Juma/Ditho)