WASINDO SULTRA Desak Polda Lidik PT Amin dan PT Kurnia, Ada Apa Yah ?

oleh -8 views

KENDARI,RETORIKA.CO.ID — Dua Perusahaan Tambang di Sulawesi Tenggara kembali menuai sorotan terkait penambangan yang diduga dalam aktifitasnya melanggar prosedur. Sorotan ini datang dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawasan Independen Indonesia ( WASINDO SULTRA ).

“Kami mendesak GAKUM Perwakilan Provinsi Sultra untuk melakukan penyelidikan terhadap PT. Amin yang telah diduga beroperasi dalam kawasan hutan tidak mengantongi IPPKH dan Mendesak Polda Sultra untuk memanggil Direktur PT. Kurnia yang juga diduga melakukan proses penambangan diluar izin usaha pertambangan ( IUP),” ungkap Laode Efendi selaku Ketua LSM WASINDO.

Protes tersebut dilakukan dalam pernyataan sikap yang mencantumkan nama Korlap I Amin Pantasi, Korlap II Harianto dan Ketua Umum La Ode Effendi.

Dalam pernyataannya, hal tersebut tidaklah seperti apa yang menjadi harapan kita semua karena hari ini masih terjadi sebuah problematika. Dimana masih banyak para investor yang tidak menaati hukum yang telah di berlakukan di negeri kita tercinta Indonesia, sebut saja salah satu tambang yaitu PT. Amin dan PT. Kurniah yang kami duga telah melawan hukum dan UU, dimana PT. Amin dan PT. Kurniah tidak mengantongi IPPKH ( PT. Amin ) dan melakukan verifikasi pemuatan ore nikel sebelum melakukan penjualan ( PT. Kurniah ) dan kami juga melahirkan dugaan bahwa PT. Kurnia melakukan proses pertambangan diluar IUPnya dan hal ini jelas telah melakukan pelanggaran UU.

Maka dari itu kami tergabung dari lembaga pengawasan independen Indonesia ( WASINDO SULTRA ) tidak akan diam melihat kejanggalan yang hari ini terjadi sebab persoalan tersebut menjadi ancaman terhadap masyarakat yang berdampak pada kerugian dan kemiskinan. Dengan itu kami sangat mengutuk apa yang mejadi tindakan – tindakan yang dilakukan oleh para investor – investor tambang yang bercokol di bumi anoa.

Adapun Pernyataan Sikapnya :

  1. Mendesak GAKUM Perwakilan Prov. Sultra untuk melakukan penyelidikan terhadap PT. Amin yang telah di duga beroperasi dalam kawasan hutan yang tidak mengantongi IPPKH.
  2. Mendesak Polda Sultra untuk memanggil Direktur PT. Kurnia yang kami duga melakukan proses penambangan diluar izin usaha pertambangan ( IUP)
  3. Mendesak Polda Sultra dan GAKUM untuk melakukan police line terhadap PT. Amin dan PT. Kurnia yang kami duga melakukan pelanggaran hukum pertambangan.
    (Juma)