Tradisi “Buka-Bukaan” Pelaku Korupsi Setelah Tertangkap

oleh -125 views

Oleh : Masran Amiruddin, SH, MH

RETORIKA.CO.ID – Korupsi adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang pada umumnya dilakukan oleh pejabat negara atau pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang menjabat di lembaga eksekutif, legeslatif maupun di lembaga Yudisial(Yudikatif).

Perbuatan korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat negara maupun ASN dengan melibatkan pihak lain yang dianggap punya kepentingan terhadap sesuatu kebijakan, atau kegiatan yang dapat menguntungkan pejabat negara/pemerintah dan atau pihak lain dengan cara melawan hukum.

Korupsi sebagai perbuatan melawan hukum biasanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Hal tersebut karena pada umumnya setiap perbuatan korupsi pasti ada kaitannya dengan keuangan negara.

Dan mala unsur kerugian keuangan negara adalah merupakan salah satu hal penting dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Artinya untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi maka harus dapat dibuktikan adanya uang negara yang disalah gunakan yang berakibat terjadinya kerugian pada keuangan negara yang tertuang dalam APBN dan atau APBD.

Terungkapnya perbuatan korupsi di Indonesia saat ini banyak dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah untuk membantu kinerja dari lembaga kepolisian dan kejaksaan khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Keberadaan KPK membuat pengembangan perkara tindak pidana korupsi menjadi semakin terbuka, apa lagi dengan kewenangan yang dimilikinya, KPK sering melakukan OTT terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Alhasil sudah banyak pejabat negara maupun ASN atau pihak-pihak lain yang telah ditangkap oleh KPK. Tentunya dari penangkapan yang dilakukan oleh KPK akan dilakukan pengembangan melalui proses penyidikan.

Nah dalam proses penyidikanlah akan diketahui adanya pelaku lain selain dari mereka yang ditangkap. Hal tersebut dapat terjadi karena si pelaku yang tertangkap tentunya tidak ingin menanggung sendiri perbuatan yang telah dibuatnya. Sehingga ia akan memberi keterangan dengan menyebut nama pihak-pihak lain yang dianggap ikut terlibat dalam perkara yang sedang di hadapinya.

Hal demikian dapat dilihat dalam beberapa kasus yang pernah ada, seperti dalam kasus mantan Bendahara Partai Demokrat, Nazaruddin, Kasus Mantan Ketua Partai Golkar, Setya Novanto. Dimana sebelum tertangkap mereka tidak pernah membuka informasi sedikitpun terkait dengan dugaan yang ditujukan kepada mereka yaitu melakukan tindak pidana korupsi.

Namun setelah tertangkap oleh KPK, mereka secara blak-blakan alias buka-bukaan baik melalui media maupun dalam persidangan menyebut nama-nama pihak lain yang dianggap terlibat dalam perkaranya. Pada akhirnya ada nama-nama yang disebut ikut menjadi tersangka dan mala juga jadi terpidana.

Hal yang sama pun kini terjadi lagi ketika KPK melalui OTT menangkap Ketua Partai PPP, Romahurmuziy yang diduga melakukan tindak suap melalui jual beli jabatan di lingkup Kanwil Kementerian Agama di Jawa Timur. Dimana melalui beberapa media Mantan Ketua Partai PPP ini juga sudah mulai buka-bukaan akan adanya pihak lain yang diduga ikut terlibat dalam perkara yang sedang dihadapinya.

Salah satu pihak yang disebut oleh tersangka Romahurmuziy atau biasa panggil Rommy adalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah . Selain menyebut nama Gubernur Jawa Timur, Rommy juga menyebut nama dari salah satu pimpinan Pondok Pesantren di Jawa Timur.

Namun sampai saat ini dugaan keterlibatan orang nomor satu di Jawa Timur tersebut dan Pimpinan pondok pesantren dimaksud oleh Rommy belum diambil tindakan oleh KPK. Tentunya masyarakat juga akan melihat hal tersebut sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nazaruddin dan Setya Novanto yang secara buka-bukaan telah menyebut nama-nama pihak lain yang dianggap terlibat dalam perkara mereka.

Sikap berani “buka-bukaan” oleh tersangka dalam tindak pidana korupsi sepertinya sudah menjadi tradisi. Pastinya tindakan tersebut ada baiknya dan ada pula buruknya. Namun yang pasti sikap buka-bukaan sangat diperlukan untuk pengembangan kasus tindak pidana korupsi agar semua pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggung jawabanya secara hukum.