Kedudukan Hukum Lembaga Pemantau Pemilu, LSM Perak: Tugas Pemantau Sangat Berat

oleh -9 views

MAKASSAR, RETORIKA.CO.ID – Pemilu 2019 tidak lama lagi akan dilaksanakan , namun pertanyaan tentang keberadaan Lembaga Pemantau Pemilu (LPP) kembali dipertanyakan.

Hal tersebut dipertanyakan oleh Wakil Ketua LSM Perak Sulsel, Masran Amiruddin, SH, MH dalam forum kegiatan sosialisasi yang diselengarakan oleh Bawaslu Kota Makassar di salah satu hotel (26/03/2019).

” Tugas pemantau sangat berat, karena yang dipantau itu bukan saja penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), tapi juga peserta pemilu, tapi kedudukan hukumnya masih kami pertanyaan,” kata Masran.

Menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Wakil Ketua LSM Perak, Ketua Bawaslu Kota Makassar, Nursari, SH,MH menjelaskan bahwa keberadaan Lembaga Pemantau juga diatur dalam Undang-Undang.

” Pemantau juga diakomodir dalam UU Pemilu, tapi ia tidak masuk sebagai penyelenggara pemilu, melainkan punya kamar sendiri,” ungkap Nursari, SH,MH

Dalam kesempatan yang sama ketua Bawaslu Kota Makassar juga menjelaskan bahwa terkait dengan hak-hak pemantau memiliki keistimewaan karena pemantau dapat melakukan pemantauan terhadap semua tahapan dalam pemilu.

” Mala pemantau dapat memperoleh dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan pemilu dari setiap tahapan, namun terkait hak dari negara, saya tidak berwenang untuk mengomentari,” lanjut Nursari, SH,MH.