LSM PERAK Minta Dinas Pendidikan Kaji Pelantikan KEPSEK Oleh Ex Walikota Makassar

oleh -57 views

MAKASSAR, Retorika.Co.Id — Pasca pelantikan sejumlah ASN di Kota Makassar, sejumlah pejabat baik dari esolon II,III dan IV masih mempertanyakan alasan mantan Walikota Makassar menonjobkan dirinya sebagai pejabat publik. Tak ayal jika deretan nama yang di lengser dan diangkat menjadi pertanyaan besar bagi mereka yang telah meraih dan mendapat status sebagai pemimpin yang berprestasi.

Seperti nama dari beberapa kepsek di Kota Makassar telah dilenser (Nonjob) padahal mereka baru saja mendapat peringkat kepala sekolah berprestasi yang mewakili Makassar sebut saja Kepala SMP Negeri 2 Makassar yang di nakhodai Dr. St.Haniah M.pd dan juga SMP Negeri 27 Makassar sebut namanya Nurdin, mereka adalah deretan nama sejumlah kepsek yang baru saja dihadang-gadang bersaing di ajang kepala sekolah berprestasi di tingkat Provinsi Sulsel.

Hal tersebut di utarakan oleh Ketua LSM Perak Sulsel Adiarsa MJ bahwa pelantikan sekaligus menonjobkan sejumlah ASN di Makassar seperti sejumlah Kepala Sekolah berprestasi diduga bernuansa politik.

“Kami anggap ada unsur politik sebab ada beberapa yang dilantik belum memenuhi syarat,” Kata Adiarsa, Kamis (9/5/2019).

Pihaknya menduga, selaku lembaga sosial kontrol di sulsel bahwa mutasi yang di lakukan oleh mantan Walikota Makassar Ir. Ramdhan Pomanto ada dugaan unsur sakit hati atau balas dendam.

“Seperti informasi yang kami peroleh ada beberapa Kepala Sekolah yang lengser berstatus (nonjob) belum mendapat SK pergantian hingga masa jabatan. Selain SK pergantian ada pula yang mendapat posisi menjadi Kepala Sekolah namun belum pernah mengikuti cakep serta tidak memikirkan Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS),” Jelasnya.

“Dinas Pendidikan dan BKD Kota Makassar agar melakukan peninjauan ulang terkait adanya persoalan mutasi yang dilakukan mantan Wali Kota Makassar,” tutupnya.

“Sementara itu, mantan Kepala sekolah yang di nonjobkan yang kini berstatus guru biasa mengungkapkan pasca mutasi kemarin dan di nonjobkan belum mendapat SK pergantian dari Wali Kota , sementara menurutnya kepsek yang harus di lantik seharusnya pernah mengikuti cakep lelang kepala sekolah,” Katanya

Lanjut Adiarsa, bukan hanya cakep Kepsek yang dilantik paling tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) karena tahun 2020 adalah syarat persyaratan untuk bisa melakukan pencairan Dana Bos sekolah

Hingga berita ini turun belum ada keterangan resmi dari Kadis Pendidikan Kota Makassar terkait permasalah ini (Muh Faisal)