Mutasi Kepsek di Makassar, Pejabat Terkait Pada Bingung 

oleh -95 views

MAKASSAR, retorika.co.id — Melakukan mutasi tentu saja harus perlu ada persyaratan yang dipenuhi, sesuai Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah.

Namun baru-baru ini, pelantikan Kepala SMP Negeri yang dilakukan oleh mantan Walikota Makassar, Danny Pomanto diakhir masa jabatannya menyisakan polemik di lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Tak hanya pelantikan yang jadi pertanyaan, tapi juga pejabat yang dinonjobkan seperti Kepala Sekolah

Pasalnya, sejumlah Kepala Sekolah yang hadir pada saat pelantikan di lokasi Kanrerong Jalan RA Kartini pada Jumat lalu 10 Mei 2019 merasa bingung, dimana pada saat protokol membacakan mutasi dan nonjobnya Kepala Sekolah terdapat dua versi berbeda.

Sehingga menimbulkan polemik bagi Kepala Sekolah yang mana versi pertama namanya disebut sementara di versi kedua tiba tiba namanya hilang atau berganti

Kepala Dinas pendidikan Dr. Rahman Bando, S.P. M.Si. saat dikonfirmasi mengatakan, terkait yang dibacakan kemarin dua versi, dalam waktu dekat ini saya mau menormalisasikan dulu di Kepala Sekolah untuk bisa ada kejelasan dan yang pertama akan saya lakukan adalah memerintahkan mereka untuk tetap bertugas pada sekolahnya sambil kita menunggu keputusan pimpinan yakni PJ Walikota Makassar.

“Tentu pejabat wali kota akan memberikan arahan dan mungkin akan meminta konsultasi. Karena memang betul ini menjadi bingung kita yang mana dipake ini khusus untuk SMP,” ujarnya, Senin (13/5/19).

Sementara dilain pihak, Kepala Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), A. Siswanta mengatakan, terkait masalah Kepala Sekolah kami dari BKD hanya menerima hasil kelola dari Dinas Pendidikan dan kita hanya tinggal buatkan SK. Jadi bukan di BKD dikelola tapi di godok di Dinas Pendidikan sendiri.

“Karena banyak persyaratan persyaratan yang harus dialui melalui Diknas dan Diknas yang mengetahui persyaratan apa yang harus dilalui untuk menjadi kepala sekolah. Bukan BKD yang mengelola tapi semuanya di Diknas langsung,” ungkapnya.

Namun lain halnya dikatakan Kepala Bidang Dikdas, H Munir, dimana semua usulan dinas lengkap ke BKD, terus di sanalah terjadi pertimbangan selaku pimpinan kita sehingga ada di antara mereka yang tidak terpakai.

“Kita punya bukti mengusulkan dan tentu juga ada mekanisme di luar dari kewenangan kita, jadi dinas hanya mengusul,” beber Munir.

Lanjut Munir, dari Dinas ke BKD dan di sanalah diproses sehingga ada beberapa anggota yang tidak Masuk.
(*)