oleh

Bantah Argumentasi Pokja Disbun, CV. Puspa Indah Permai Unggah Bukti Surat

Makassar, Retorika.co.id – CV. Puspa Indah Permai tengah berupaya membantah argumentasi Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan H. Ibrahim. Untuk itu, Hj. Mardiana Dg. Ke’nang selaku penerima kuasa CV. Puspa Indah Permai mengunggah bukti Surat Jaminan Purna Jual dan Spesifikasi Teknis Barang.

“Sebagai bagian dari rangkaian protes kami ke Pokja ULP Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel, terkait argumen H. Ibrahim selaku ketua pokja di Media beberapa hari yang lalu, maka kami perlihatkan bukti surat-surat kelengkapan CV. Puspa untuk menyangkal argumentasi beliau,” kata Hj. Ke’nang lewat keterangan tertulisnya via Whatsapp Kamis (15/11/18).

CV. Puspa Indah Permai sendiri merupakan perusahaan rekanan yang mengikuti proses lelang Pengadaan Pupuk Majemuk NPK di Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan ini menuding pihak Pokja tidak transparan dan diduga melakukan konspirasi untuk memenangkan perusahaan rekanan lain.

Meski saat proses penawaran, lanjut Hj. Ke’nang, perusahaannya berada di urutan terendah (rangking 1), namun justru tidak diundang ke tahap selanjutnya yaitu verifikasi.

Sebagaimana diketahui, Ketua Pokja ULP Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel H. Ibrahim menjelaskan bahwa proses procurement (tender) telah dilaksanakan pihaknya secara transparan dan sesuai juknis.

“Semuanya dapat dipantau langsung di laman resmi kami lpse.sulselprov.go.id. Jadi terkait tuduhan yang diarahkan ke kami tidaklah benar,” terang H. Ibrahim saat ditemui di ruangannya. Selasa (13/11/18).

H. Ibe sapaan beliau menambahkan bahwa pihak CV. Puspa Indah Permai dalam penilaian saat pengajuan penawaran dianggap tidak mampu memenuhi beberapa item yang menjadi persyaratan dalam proses procurement (tender) tersebut.

“Ada sekitar 14 item persyaratan. Diantaranya adalah pihak Hj. Ke’nang tidak menyertakan Surat Jaminan Purna Jual (garansi) dan Spesifikasi,” lanjutnya.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri(YBH MIM) Hadi Soetrisno sangat menyayangkan proses tahapan tender yang dianggap tidak transparan dan tidak sesuai juknis. Padahal seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.

“Tentu saja merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka diduga ada indikasi KKN dan konspirasi antara oknum Pokja dengan rekanan lain yang telah diatur pemenangnya.” ujar Hadi.

Oleh karena itu, pihak YBH MIM selaku penasehat hukum CV. Puspa Indah Permai akan membawa persoalan ini ke ranah hukum karena diduga kuat potensi pidananya.
(adn)

BACA BERITA LAINNYA :