oleh

Bimbingan Teknis Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Memakai Dana SILPA Tahun 2019 Terkesan Dipaksakan

Makassar, Retorika.co.id РKegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Ekonomi dan Pengembangan Informasi Keuangan Daerah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kabupaten Luwu Timur Prop. Sulsel dilaksanakan  di Hotel Singgasana, Jln, Kajaulalido, Kota Makassar. yang dikuti oleh 79 Desa se-Kabupaen Luwu Timur,  dilaksanakan selama tiga hari mulai tgl 25 s/d 28 Februari 2020.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, diikuti oleh 2 (dua) orang utusan setiap desa yaitu Kepala Desa dan dan Ketua BPD se-Kabupaten Luwu Timur, dimana setiap perwakilan desa diduga dibebankan biaya sebesar 4.500.000,-/perorang.

Padahal dalam pelaksaanaan kegiatan bimbingan teknis itu, belum ada anggaran yang dapat mencover kegiatan tersebut, karena dana anggaran tahun 2020 belum terealisasi/turun, lalu dimana diambilkan biaya untuk melaksakan kegiatan tersebut ? Apakah biaya itu ditalangi Pemda atau biaya dibebankan kepada masing-masing peserta ?

 

Diduga kegiatan tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan karena anggaran di bulan Februari tahun 2020 belum turun baik Anggaran APBN maupun ABPD. (*)

“Menurut Kepala DPMD Luwu Timur, Halsen saat diminta konfirmasinya melalui via telpon menjelaskan,” kegiatan yang dilaksanakan di hotel Singgasana kemarin tanggal 25 s/d 28 Februari yang diikuti oleh 45 kepala desa sebagai penguatan kapasitas terhadap kepala desa yang baru saja dilantik, dengan mengikutsertakan Ketua BPD dan Sekdes, untuk didudukkan satu meja sehubungan dengan proses-proses perencanaan, menyatukan bahasa/persepsi terkait regulasi, kalau untuk biaya kepala desa dibiayai dari Kantor Dinas PMD (dari saya),” jelas Hansen.

Lanjut kata Dia,” sementara biaya Ketua BPD dan Sekdes dibiaya oleh masing-masing desa, yang ditarik lewat panjar kegiatan melalui Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang ditetapkan pada bulan Desember tahun 2019 l, itu boleh, sebagai peningkatan kapasitas Kepala Desa,” ungkap Halsen. (*)

loading...

BACA BERITA LAINNYA :