oleh

Bimbingan Teknis Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh DPMD Luwu Timur, Terkesan Dipaksakan, Ada Apa ?

Makassar, Retorika.co.id РKegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Ekonomi dan Pengembangan Informasi Keuangan Daerah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kabupaten Luwu Timur Prop. Sulsel dilaksanakan di Hotel Singgasana, Jln, Kajaulalido, Kota Makassar. yang dikuti oleh 79 Desa se-Kabupaen Luwu Timur,  dilaksanakan selama tiga hari mulai tgl 25 s/d 28 Februari 2020.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, diikuti oleh 2 (dua) orang utusan setiap desa yaitu Kepala Desa dan dan Ketua BPD se-Kabupaten Luwu Timur, dimana setiap perwakilan desa diduga dibebankan biaya sebesar 4.500.000,-/perorang.

Padahal dalam pelaksaanaan kegiatan bimbingan teknis itu, belum ada anggaran yang dapat mencover kegiatan tersebut, baik Anggaran APBN maupun APBD karena dana anggaran tahun 2020 belum terealisasi/turun, lalu dimana diambilkan biaya untuk melaksakan kegiatan tersebut ? Apakah biaya itu ditalangi Pemda atau biaya dibebankan kepada masing-masing peserta ?

Dalam kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Hotel Singgasana, terkesan dipaksakan karena belum jelas sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan itu, sebanyak 79 Desa dengan mengikutsertakan masing-masing perwakilan setiap desa sebanyak 2 (dua) orang/perdesa di bulan Februari 2020.

 

Diduga kegiatan tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan karena anggaran di bulan Februari tahun 2020 belum turun baik Anggaran APBN maupun ABPD. Ada Apa ?. (*)

loading...

BACA BERITA LAINNYA :