oleh

Dana Kelurahan APBN 110 Juta Diduga Dikuasai Istri Lurah Takalar

Takalar, Retorika.co.id – Pemerintah pusat kuncurkan dana APBN kelurahan sekitar RP 352.941.000 untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan agar meningkatkan kapasitas bidang pemberdayaan mau peningkatan struktur jalan di kelurahan.

Namun lain di Kelurahan Takalar Kecamatan Mappasunggu, dana Kelurahan APBN yang sudah cair sebesar Rp 110 juta di bawah kendali dari istri Lurah Maulana Arif S.Sos.

Sumber terpercaya Media Retorika. co.id bahwa bendahara Kelurahan Takalar Jdohar Manikkan SE, hanya dilibatkan pada saat mencairan di Bank BPD Takalar, selanjutnya uang dana kelurahan yang sebesar RP.110 juta diambil alih oleh lurah, dengan alasan keamanan pada saat pulang dengan membawah uang sebesar itu.

“Sesudah cair dananya diambil sama pak Lurah, dengan alasan keamanan di jalan, namun sampai sekarang dana Rp.110 juta hanya istri lurah yang kuasai, baik dari pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan, “tutur sumber.

Terkuak bahwa dana Kelurahan Takalar Rp 110 juta di bawah kendali istri Lurah, dimana pada pembayaran material atau pun dari kegiatan lain istri lurah yang membayarkan.

“Dana itu pak, istrinya pak Lurah yang kuasai, baik dari pembayaran material pekerjaan maupun yang lainnya istrinya yang bayar lokasi jambore, “ungkapnya.

Lanjut kata dia, “saya juga selaku PPTK tidak pernah dilibatkan baik terkait dengan pekerjaan maupun kegiatan lain yang menyangkut dengan Tupoksi sebagai PPTK pak, “tutupnya.

Sementara Lurah Takalar Maulana Arif S.Sos, di konfirmasi lewat telpon sesulernya 085343xxxxxx Mengatakan ini bukan pak lurah, saya kapolres ya, langsung ditutup ternyata no pak lurah Takalar Maulana Arif beda nomor yang dihubungi sehingga dapat dikonfirmasi kembali terkait dengan dana kelurahan yang sebesar Rp 110 juta mengatakan kalau dana Rp 110 juta saya bersama bendahara ke Bank BPD,

“Saya bersama bendahara saya, namun itu uang yang sebesar Rp 110 juta istri saya yang bawah karena pakai mobil, untuk keamanan di jalan karena bendahara saya pakai motor, “tuturnya.

Lanjut pak lurah, “terkait dengan tidak dilibatkan bendahara sama PPTK itu tidak benar, karena pada saat pembayaran pertama tukang atau biaya biaya lainnya kami panggil Bendahara dan PPTK di rumah Ketua LPM Pangerang Dg Tutu karena pada saat itu sudah di luar jam kerja, dan untuk pembayaran kedua bendahara sudah mengundurkan diri, “ungkapnya lagi lewat telpon sesulernya. (Arsyadleo)

BACA BERITA LAINNYA :