oleh

Dedi Damanik, SH: Polres Takalar Akan Tetapkan Tersangka Pencemaran Nama Baik Organisasi PWI Melalui Gelar Perkara

Takalar, Retorika.co.id — Kasus dugaan Pencemaran Nama Baik organisasi PWI Takalar yang saat ini memasuki bulan kedua masih berada dimeja penyidik Tipiter Polres Takalar.

Kasus pencemaran nama baik terhadap organisasi PWI Takalar tetap jadi attensi PWI Sulsel mestinya pihak penyidik polres Takalar supaya lebih serius menanganinya,”hal ini diungkapkan saat Raker PWI Sulel beberapa hari lalu.

“Kami berharap pihak penyidik harus lebih profesional menangani kasus yang dilaporkan oleh PWI Takalar dua bulan lalu.”ungkap salah satu pengurus PWI Pusat yang juga mantan Ketua PWI Sulsel.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Takalar Ajun Komisaris Polisi (AKP) Jufri Natsir mengatakan, “sementara kami koordinasikan dengan ahli ITE di Jakarta dan kami sudah siapkan pertanyaanya,”ungkap Kasatres Takalar”,

“Kalau sudah ada hasilnya baru kami gelar dan akan kami panggil semua, baik dari pihak PWI maupun dari pihak dewan untuk hadir dalam gelar perkara.”terangnya melalui WhatsAppnya”, Senin. (7/10/19) kemarin.

Lanjut Jufri tergantung dari hasil ahli karna kami mengacu ke sana “Kalau lebih cepat ada hasilnya lebih cepat kami gelar perkara, Insya Allah dalam waktu dekat saudaraku,”lanjutnya”.

Lebih jauh kata dia, pokoknya kalau sdh ada keterangan dari ahki ITE dari Jakarta kami gelar perkara bersama.

Sementara penasehat hukum PWI Takalar, Dedy Damanik, SH, menerangkan, “Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, ditentukan melalui gelar perkara di kepolisian, berdasarkan putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/201, menyatakan bahwa, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

a.    keterangan saksi;

b.    keterangan ahli;

c.    surat;

d.    petunjuk;

e.    keterangan terdakwa.

“Lanjut Dedi, berdasarkan pasal 1 angka 11 jo pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, “bahwa prosedur penyelesaian perkara, termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara Profesional, proporsional dan Tranparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh lagi tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka,”jelasnya”. (HS)

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

BACA BERITA LAINNYA :