oleh

Diduga Ada Perselingkuhan, Renovasi Kantor LPMP Dilapor Ke Ombudsman !

Makassar, Rerorika.co.id — Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  korupsi, lahirnya undang undang tersebut tidak menjadikan orang gentar untuk melakukan perbuatan koruptif.

Padahal sanksi hukuman badan bagi koruptor tak main-main,  bagi para koruptor yang terjerat pidana korupsi ancaman pidananya paling rendah 4 tahun  hingga 20 tahun penjara, denda paling sedikit 200 ratus juta rupiah dan paling banyak satu  (1) milliar rupiah.

Seperti yang terjadi saat ini, Proyek renovasi tahap pertama pembangunan kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan di Jalan AP. Petrani Kel. Banta-Bantaeng Kota Makassar diadukan oleh salah perusahaan ke Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Selatan, Senin (29/7/2019).

Proyek tender tersebut diduga ada konspirasi (persengkongkolan) antara pihak kontraktor yang ikut lelang tender melalui LPSE. Dugaan perselingkuhan itu diperkuat, dimana salah satu perusahaan yang mengikuti lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melaporkan kejanggalan dari pengadaan barang/jasa tersebut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, “Subhan, “menyebut aduan salah satu perusahaan sebagai dasar, bahwa sistem lelang adalah mencari pemenang nilai yang terkecil, sehingga bisa menghemat uang negara,”Katanya.

Soal laporan pengaduan salah satu sumber ke kantor Ombudsman RI, bahwa ada indikasi dugaan kongkalikong antara panitia dan calon pemenang. Disebutkan dalam laporan inisial HB, ada 9 perusahaan dan nilai tertinggi dari penawaran proyek Renovasi berkisar 28.797.757.989,36,- Milyar kurang lebih dan sementara nilai terendah sekitar 23 (dua puluh tiga) Milyar.

Namun fakta hasil dari lelang menyebutkan, bahwa Perusahaan PT. Faza Jaya Pratama keluar menjadi pemenang dan mengalahkan 8 perusahaan dari nilai penawaran terkecil dari pada perusahaan sebagai pemenang,”Ujarnya.

Hemat kami “kata Subhan, “Makin rendah penawaran maka makin banyak uang negara yang dapat di hemat, tapi jika sudah di nego lebih awal maka selisih antara penawar terendah dan pemenang bisa dipertanyakan peruntukannya,”Tegas Subhan.

Sementara di tempat terpisah, Kepala LPMP Sulsel, Dr. H. Abdul Halim Muharram saat dikonfirmasi perihal tersebut malah menutup telfon awak media dengan alasan rapat,

Hingga berita ini turun, Laporan yang dilayangkan salah satu perusahaan telah diterima Ombudsman dan rencana persoalan ini akan ditindak lanjuti oleh pihak yang terkait.

Laporan :(J.Malle )

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

BACA BERITA LAINNYA :