oleh

Diduga Melanggar Permendagri, YBH-MIM “Waktu Dekat Melaporkan Seluruh Kelurahan Sekecamatan Pattallassang Ke Polda Sulsel

Takalar, Sulsel Media Retorika.co.id – Dari pemeriksaan atas DPA dan DPA-P Kelurahan Sekecamatan Pattallassang kabuapaten Takalar tahun 2019, menunjuk terdapat ketiksesuaian Penganggaran berupa kesalahan penempatan kode rekening Belanja dimana atas kegiatan yang dimasukkan belanja barang yang diserahkan kemasyarakat, namun dianggarkan dan direalisasikan sebagai belanja modal.

Dalam peraturan menteri dalam Negeri jelas Melanggar Peraturan Negeri dalam Negeri RI, nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Melanggar Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sementara Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH-MiM) Hady Sutrisno SH,MH, angkat bicara dan mengatakan selain melanggar Permendagri sesuai Temuan BPK, Dana kelurahan Sekecamatan Pattallassang Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019, apabila terdapat dengan sengaja Pengalihan Penggunaan Anggaran untuk memperkaya diri maupun oran lain atau dengan Tindak Pidana Korupsi, Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/1999”) lalu dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tindak pidana korupsi adalah:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup/atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Berkaitan dengan pengalihan penggunaan anggaran merupakan bentuk korupsi, haruslah memenuhi unsur-unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.tegas Hady 13/09/20

” Waktu dekat ini YBH-MIM, akan memasukkan laporannya ke Polda Sulsel,(Arsyadleo)

BACA BERITA LAINNYA :