oleh

Dinas ESDM Makassar “Memelihara Helder” Wartawan Diusir

Sekuriti Kementerian ESDM diduga telah melalakukan penolakan dan pengusiran terhadap rekan rekan wartawan saat hendak melakukan peliputan  dan konfirmasi di Kementerian ESDM, senin (24/6/2019)

“Agus Sudibyo selaku, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan penegakan etika Dewan Pers menjelaskan, bahwa bagi siapa saja yang melakukan kekerasan dan menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas peliputannya, maka sipelaku tersebut dapat dikenakan hukuman selama 2 tahun penjara dan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 500 juta rupiah. Tandas Agus.

“Disamping itu, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH MIM) Hadi Soetrisno, Menjelaskan bahwa “Dalam ketentuan pidana Ayat (1) Pasal 18 UU 40 tahun 1999 Pers. Hal tersebut tertuang di sana, menanggapi kasus penolakan dan pengusiran Awak Media saat akan melakukan peliputan dan konfirmasi di Kementerian ESDM.

“Lanjut Hadi, dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dengan pidana badan selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pers,”tegas Hadi, di kantor YBH MIM,  Makssar, Senin (24/6/19).

“Lebih Jauh, Hadi menjelaskan bahwa,  dalam pasal 4 undang-undang pers menjamin kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip keadilan dan supremasi hukum dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, memiliki, mengola dan menyebar luaskan gagasan dan informasi dengan berbagai saluran yang tersedia. Oleh karena itu, dengan adanya kasus penolakan dan pengusiran terhadap wartawan tersebut jelas menghambat profesi wartawan dan juga sebagai musuh demokrasi.

Dirinya berharap, agar kasus pengusiran wartawan di Kementerian ESDM di Makassar jangan lagi terulang sebab, Media, LSM, ORMAS, mereka adalah mitra strategis pemerintah, untuk memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat, tutup Ketua YBH MIM. (red)

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

BACA BERITA LAINNYA :