oleh

Disinyalir Sepihak dan Keliru Keputusan SK Bupati Takalar Nomor 244/2020, Pemberhentian Sementara Kades Banggae

Takalar,Sulsel Media Retorika.co.id – Muh Saleh Tata Kepala Desa Definitif sebagai kepala desa Banggae kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, saat ini diberhentikan sementara oleh Pemerintah kabupaten (Pemkab) Takalar

Namun setelah ditelaah oleh beberapa Aktivis diwarung
Pojok terkait Putusan SK Bupati Takalar bernomor 224 tahun 2020, Pemberhentian Sementara Muh.Saleh Tata sebagai kepala desa Banggae dengan merajut pasal 29 Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014, bahwa kepala desa Banggae diduga melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Dari pasal yang tertuang keputusan SK Bupati tersebut sesudah ditelaah, Pemkab Takalar, PMD, Kecamtan, dan BPD tidak melakukan Teguran secara tertulis kepada saudara Muh.saleh Tata Sebagai kepala desa.

Padahal kalau merajut dari pasal tersebut jelas regulasinya bahwa
Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
Pasal 29 UU Desa no 6 huruf .c
Pelanggaran atas larangan tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau tertulis.

larangan diatas Multi tafsir, karena dalam aturan Penjelasannya, Pasal 29 tertulis CUKUP JELAS, artinya siapapun bisa menafsirkannya

Terlepas dari siapa yang menafsirkan, setelah dilakukan Investigasi kepada kepala desa Banggae bahwa dirinya atas peristiwa tersebut tidak pernah mendapatkan sangsi administratif berupa teguran lisan maupun tertulis baik dari Camat Kecamatan Mangarabombang, Dinas PMD, dan atau Instansi lainnya termasuk juga dari Bupati Takalar, dengan demikian diktum Menimbang terkesan mengada ada dan dipaksakan.

Bagaimana mau melaksanakan dan menaati teguran lisan maupun tertulis, sementara teguran tersebut tidak pernah sampai kepada Muh.Saleh Tata Kepala Desa Banggae , Sangksi Administrasi itu dapat menjadi dasar hukum pemberhentian sementara apabila teguran lisan maupun tertulis dilanggar.

Karena salah satu Dasar Hukum yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Takalar, adalah UU nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, maka tulisan ini mengkaji dari produk hukum ini

Tentang Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, diatur dalam Pasal 40 sd pasal 47, UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperjelas dengan tatacara pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (“Permendagri 82/2015”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (“Permendagri 66/2017”)

Padahal prosres Hukum atas dugaan perselingkuhan, dari hasil penyelidikan tidak terbukti.

Disinilah letak mengapa Surat Keputusan Bupati, nomor 244 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Banggae kecamatan Mangarabombang Cacat Prosedural, Bahwa untuk MEMBERHENTIKAN SEMENTARA seorang Kepala Desa harus dimana posisi kepala desa telah dinyatakan sebagai TERSANGKA atau TERDAKWA.

PERTANYAANnya apakah Kepala Desa Banggae saat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati, nomor 244 tahun 2020 telah ditetapkan sebagai Tersangka atau terdakwa.

Negara ini negara hukum setiap keputusan harus ada dasar hukumnya sebagai pertimbangan, Norma yang berlaku dimasyarakat dapat menjadi hukuman sosial bagi para pelaku tetapi ketika norma tersebut berproses maka ada aturan hukum yang mengaturnya

Surat Keputusan Bupati Takalar, nomor 244/2020 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Banggae Kecamatan Mangarabombang, sangat menarik untuk didiskusikan untuk menambah wacana penegakan hukum administrasi negara, terkhusus atas dugaan adanya perzinahan yang menjadi polemik di masyarakat sementara para pelapor yang mempunyai hak lapor tidak membuat pengaduan

Sehingga Pemkab dinilai memberhentikan Muh.Saleh Tata Disinyalir sepihak dan keliru karena dari pasal 29 UU Desa no 6.huruf c tidak ada pemberhentian, hanya dikenai sanksi administratif berupa Teguran lisan dan atau tertulis.

Sementara Andi Rijal Mustamin Assiten III Dikonfirmasi lewat telpon Sesulernya terkait surat pemberhentian yang dikeluarkan Pemkab yang disinyalir sepihak dan keliru mengatakan nanti saya liat dulu Dinda karena lagi diluar.ucapnya.(Arsyadleo)

loading...

BACA BERITA LAINNYA :