oleh

Aktivis Takalar: Minta Penegak Hukum Periksa Keuangan Pemberdayaan DKP, Terkait Anggaran Penguatan Kelompok

Takalar, Retorika.co.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) kabupaten Takalar diduga melakukan penyelewengan anggaran penguatan kelompok.

Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Anggaran penguatan kelompok yang setiap tahun rutin dianggarkan DKP, namun tahun ini dialihkan anggarannya sebagian kependataan KUPERTA.

Diperkuat dari pernyataan salah satu pegawai dinas kelautan dan perikanan H.Serang, saat dikonfirmasi mengakui kalau sudah menbentuk Tim pendataan dan sudah berjalan selama 7 bulan

“Kami sudah bentuk tim pendataan kuperta dengan menindaklanjuti laporan temuan BPK 2018, dengan senilai 1,6 milyar lebih, “ungkapnya H.Serang

Lanjut kata dia, “kita sudah anggarkan dii APBD, tapi bukan anggaran KUPERTA tapi anggaran penguatan kelompok, hanya dinas yang bernisiatif alihkan kehonor tim pendataan KUPERTA.

“jadi insetifnya bervariasi tim pendataan ada yang 500 ribu, dan ada yang 600 ribu sesuai dengan golongannya, itu standarnya, “jelas H.Serang.

Sementara salah satu Aktivis IMHA takalar angkat bicara terkait dengan pengalihan anggaran itu sudah jelas melanggar, karena kuat dugaan ada manipulasi data dokumen

“Kami minta penegak Hukum periksa keuangan bidang pemberdayaan DKP, karena kuat dugaan ada manipulasi data laporan pertanggungjabang LPJ sehingga akan menimbulkan kerugian Negara.Tegasnya

Lanjut kata dia, “karena dari hasil investigasi dari tim pendataan KUPERTA yang dibentuk, ada yang dari sukarela sebagai anggota dan dari ASN sebagai ketua dan kordinator.
– sukarela 11 orang dengan Honor Rp.250.000 ribu perbulan.
– dari Asn yang masuk tim kuperta honornya ada sekitaran Rp.700.000
Sementara anggaran yang untuk gaji honornya diambilkan anggaran penguatan kelompok selama 7 bulan.

Sama dengan salah satu pengakuan dari Sukarela, bahwa  yang 11 orang tidak ada yang memegang SK dinas sebagai penguatan bahwa ini benar sukarela dinas perikanan, hanya surat tugas saja seperti surat tugas pugar dan surat tugas pendataan Kuperta berarti dasar membentuk dari 11 orang ini regulasinya seperti apa, “tutupnya. ( Arsyadleo)

BACA BERITA LAINNYA :