oleh

Kasus Pembakaran Bendera, Ini Kesepakatan Ormas-Ormas Islam

Jakarta, Retorika.co.id – Petinggi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam antara lain petinggi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Syarikat dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menandatangani kesepakatan bersama atas insiden pembakaran bendera HTI di Garut, Jawa Barat.

Mereka petinggi Ormas Islam itu berkumpul di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla dan berdiskusi sekitar beberapa jam membahas pembakaran bendera Tauhid yang mengundang pro kontra beberapa hari terakhir.

Seluruh ormas sepakat untuk membuat pernyataan bersama terkait kasus ini.

“Setelah kita berbincang, bermusyawarah hampir 2 jam setengah, telah kita putuskan untuk membuat pernyataan bersama mengenai persitiwa di Garut,” kata Wapres Jusuf Kalla di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/10/18)

Berikut ini lima kesepakatan pimpinan ormas Islam atas insiden pembakaran bendera Tauhid dilansir dari Kumparan:

1. Para pimpinan ormas Islam mengingatkan bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah bangsa selalu diselesaikan dengan musyawarah dan saling pengertian, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan kearifan dan nilai luhur bangsa;

2. Para pimpinan ormas Islam yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, dan sepakat menjaga suasana kedamaian, serta berupaya meredam agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan;

3. Dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah ini, oknum yang membakar dan membawa bendera telah menyampaikan permohonan maaf. Pimpinan GP Anshor serta Nadhatul Ulama menyesalkan peristiwa tersebut dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali;

4. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan, menolak segala bentuk upaya adu domba dan pecah belah, menahan diri agar tidak lagi memperbesar masalah. Khususnya kepada segenap umat Islam, marilah kita bersama-sama mengedepankan dakwah Islam yang bil hikmah wal mauidzatil hasanah;

5. Apabila terdapat pelanggaran hukum di dalam peristiwa ini, diserahkan kepada Polri untuk menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

“Semua proses ini disaksikan dan mendapatkan dukungan apabila ada masalah hukum diserahkan. Saya kira itu,” pungkas Wapres JK.

Mereka yang hadir di antaranya Ketua MUI Ma’ruf Amin, Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abas, Ketua PBNU Said Aqil, dan Sekjen PBNU Helmy Faishal.

Hadir pula Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Cendekiawan Muslim Azzyumardi Azra, dan Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman.
(sul)

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

BACA BERITA LAINNYA :