oleh

Ketua YBH MIM: Minta KPK Usut Dugaan KKN di Internal Pemprov, Melibatkan Keluarga Gubernur Sulsel.

Makassar, Retorika.co.id — Maraknya pemberitaan di media Massa baik Media online dan/atau cetak serta elektronik tentang dugaan bagi bagi proyek di internal pemrov Sulsel, “Nurdin Abdullah” meminta Jumras mantan Kepala Dinas Bina Marga untuk meminta maaf dengan deadline (batas waktu) 2 X 24 jam akan memenjarakan jumras jika tidak meminta maaf.

Bahwa di dalam rapat tertutup Panitia Hak Angket dengan mantan Kepala Bina Marga dan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras, mengungkapkan selama 7 bulan menjabat,  Dia telah memberikan 17 paket proyek kepada kerabat Nurdin Abdullah.

Salah Satu, Anggota Panitia Hak Angket yang enggan disebutkan namanya, menyatakan Jumras blak-blakan alias membuka semua apa yang dialaminya sebagai pejabat dibawa kepemimpinan Nurdin Abdullah.

“Terkait tentang dirinya, Jumras yang menjabat Kadis Bina Marga selama 7 bulan. Dia sudah berikan 17 paket proyek penunjukan langsung kepada keluarga Nurdin Abdullah,” kata Anggota Panitia Hak Angket DPRD Sulsel yang minta namanya tidak disebutkan.

“Saat dimintai rincian 17 paket proyek untuk keluarga Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Anggota DPRD Sulsel yang namanya cukup akrab di Publik Sulsel ini, menrincikan penjelasan Jumras di sesi rapat tertutup Hak Angket DPRD Sulsel itu”.

17 Paket Proyek Penunjukan Langsung (PL) itu, 5 Paket PL untuk anak mantu Nurdin Abdullah yang bernama Mirza, 5 Paket Pl untuk Taufik Fachruddin adik ipar Nurdin Abdullah, dan 7 Paket PL untuk 2 adik Nurdin Abdullah yg bernama Mega dan Rilman.

“Catatan Pak Jumras jelas sekali kapan mereka minta, dan apa nama paket PL itu,” tambah Anggota DPRD Sulsel yang sangat berharap keluarga Nurdin Abdulllah itu dipanggil oleh Panitia Hak Angket, “cerita salah satu Anggota Panitia Hak Angket kepada Kadir Halid sebagai Ketua Panitia Hak Angket, saat konfrontir Dia membenarkan cerita itu.

“Kasian Pak Jumras, secara phisikologis Dia tertekan karena yang minta proyek keluarga dekat Gubernur, dan mereka mendesak dikasi anggaran berjalan tahun 2018 lalu,” kata Kadir Halid seraya berharap semua yg diundang panitia Hak Angket agar berbicara jujur, karena mereka dibawah sumpah.

Menurut Kadir, dari keterangan Jumras, Panitia Hak Angket bisa mendalami banyak hal. Dan akan dikawinkan dengan keterangan orang-orang yang akan diundang nantinya.

“Data yang kami temukan banyak, sehingga banyak yang perlu dikonfirmasi kebenarannya pada orang-orang yang akan kami undang,” kata Kadir sembari mengingat yang mangkir dari undangan Panitia Hak Angket, dipastikan akan dipanggil paksa.

Kadir menambahkan Kalau Jumras berupaya disuap oleh 2 (dua) pengusaha yang datang minta 3 (tiga) proyek infrastruktur jalan di Sulsel. “Anggu meminta Pak Jumras ke mobilnya Anggu untuk ambil uang yg sudah disiapkan di mobil itu, sebanyak 200 Juta rupiah,” kata Kadir seraya menambahkan kalau Jumras menolak mengambil uang 200 juta itu.

Di tempat yang terpisah, “Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH MIM),” Hadi Soetrisno, saat diminta komentarnya, menjelaskan “kita akan mendorong KPK agar mengusut dugaan KKN yang terjadi di lingkup Internal Pemprov, Ini sudah bisa masuk ranahnya KPK, Karena adanya keterlibatan Keluarga Pejabat bermain proyek, dan mendapat perhatian meresahkan masyarakat, hal Ini sudah dapat  memenuhi Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.  UU RI No. 30 tahun 2002 Jo. Pasal  2 Dan 3 UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi”, tegas Hadi. dikantor YBH MIM, jln Tinumbu No. 184.

(red)

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

BACA BERITA LAINNYA :