oleh

PT. PLN Rayon Makassar Barat Menganulir Permohonan Warga Pa’baeng Baeng Secara Sepihak, Ini Penjelasannya!

Makassar, Retorika.co.id — PT. PLN (Persero) Rayon Makassar Barat Jl. Mongisidi (Jl. Sam Ratulangi) No. 2 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menganulir (membatalkan) secara sepihak permohonan Penyambungan Baru (PB),  instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, atas nama Pemohon, Noer Rahmat Soehardjo dan Asrianti alamat Jl. Kompleks Pa’baeng Baeng, Kota Makassar.

Dalam permohonan yang diajukan oleh Noer Rahmat dan Asrianti kepada pihak PLN Rayon Makassar Barat, meminta pemasangan penyambungan baru dengan Daya  1300 VA dan telah diberikan sertifikat Laik Operasi (SLO) dengan  Nomor SLO: G07G.3V8.2.7371.0000.19, sebagai bukti pengakuan formil suatu intalasi tenaga listrik berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

Setiap instalasi tenaga Listrik yang akan dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi (SLO), sementara warga Kompleks Pa’baeng Baeng, Noer Rahmat Soehardjo dan Asrianti telah mengantongi Sertifkat Laik Operasi (SLO) dan telah membayar kepada pihak PLN dengan bukti kuitansi sebesar Rp 1.400.600,- (satu juta empat ratus ribu enam ratus rupiah) tgl 24 Juli 2019 sebagai bukti pembayaran yang sah.

Dan saat ditemui oleh awak media atas tindakan PLN Rayon Makasaar Barat, kedua Warga Pabaeng-Baeng tersebut merasa keberatan dan dirugikan atas tindakan perbuatan yang menganulir (membatalkan) secara sepihak permohonan kami berdua, karena sudah ada sertikat SLO nya sebagai syarat formilnya (sudah sesuai) dan sudah kami bayar lunas,”Ujar mereka berdua.

Disamping itu saat dikonfirmasi kepada Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH MIM), Hadi Soetrisno SH, menerangkan bahwa Pihak PT PLN Rayon Makassar Barat yang telah menganulir permohonan pemohon (konsumen)  yang sudah memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), adalah dapat diketegorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan dan melanggar UU perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian hukum bagi Konsumen. Atas kejadian ini konsumen dapat melakukan gugatan class action (kelompok) dan meminta ganti-rugi kepada PLN baik materiil maupun immateriil dan melaporkan Pihak  PLN ke aparat penegak hukum sebagai perbuatan melawan hukum dengan indikasi menggelapkan dana Konsumen serta perbuatan abuse of power penyalagunaan jabatan,”jelas Hadi, di Kantor YBH MIM jln Tinumbu No.184 Kota Makassar

Laporan : (Jufri Malle)

Gratis Berlangganan Berita Via WhatsApp

BACA BERITA LAINNYA :