oleh

Sengketa Tanah, Pemkot Makassar Diminta Tuntaskan Ganti Rugi

RETORIKA.CO.ID, Makassar – Ahli waris (Alm) Mido yakni Sibo, Halima dan Honoria selaku pemilik lahan yang kini berdiri bangunan SD Negeri Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan IX, Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar meminta kepada Pemerintah Kota Makassar untuk segera memberikan ganti rugi secara menyeluruh terkait belum dikembalikannya lahan tanah tersebut lantaran masih dikuasai oleh pihak Pemkot Makassar.

Permasalahan ini sejatinya telah berjalan cukup lama. Selama puluhan tahun SD tersebut berdiri, Ahli Waris tanah seluas 0,33 Ha (3.300 m2) belum menerima sepenuhnya ganti rugi dari pihak pemkot Makassar.

Honoriah, salah satu ahli waris mendesak Pemkot Makassar untuk memberikan ganti rugi atas tanahnya yang dimanfaatkan pemerintah selama puluhan tahun.

“Kami akan berjuang menuntut hak-hak kami dan meminta kepada pihak Pemkot agar untuk segera membayar ganti rugi lahan kami yang saat ini dimanfaatkan SDN Tamalanrea.” keluh Honoria dalam konferensi pers. Rabu (22/11/18).

Pihak kuasa ahli waris yang tak lain anak Sibo (salah satu ahli waris Mido) mengungkapkan pernah menerima ganti rugi pelepasan lahan untuk pelebaran Jl. Perintis Kemerdekaan IX, pada tahun 2012 lalu.

“Tahun 2012 lalu, memang saya menerima dana ganti rugi (pelebaran jalan), di kantor Balai Kota, tepatnya di lantai 7, kurang lebih senilai Rp 164 juta. Itu atas dorongan Pak Haris Cacong selaku pegawai kecamatan yang menerangkan sesuai buku F, bahwa itu hak kami selaku pemilik tanah.” beber Randy.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH MIM), Hadi Soetrisno mengungkapkan sejumlah data yang menguatkan alas hak kepemilikan lahan tersebut.

“Berdasarkan Bukti Riwayat Tanah Nomor: S.1640.WPJ.08/KI.1107/RT/1985 dan Kepala Wilayah Kecamatan Nomor: 155/III/1/BK/1985 Tanggal 14 Maret 1985 menjelaskan bahwa hak keperdataan tercatat atas nama Mido terletak di kampung Bontoramba No. 141, Desa Tamalanrea Kec. Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kel. Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar) Persil No.31 Kohir 361 CI, Luas 0.33 Ha pada tahun 1942 sampai sekarang,” jelas Hadi.

Hadi yang juga merupakan kuasa hukum ahli waris menambahkan bahwa merujuk pada Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Persil No. 31 Kohir 361 CI, Luas 0.33 Ha (3.300 m2) atas Mido, belum pernah menerima keseluruhan ganti rugi dari Pemkot Makassar yang kini digunakan oleh SDN Tamalanrea.

“Melihat Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodik) Dinas Pendidikan, perlu ada penjelasan dari pihak terkait mengenai status tanah pemerintah daerah dengan luas 1800 M2 yang saat ini digunakan pihak SDN Tamalanrea tersebut, karena sampai sekarang bukti keperdataan masih dipegang oleh ahli waris (Alm) Mido,” terang Hadi

Sengketa tanah ini, lanjut Hadi, akan segera membawa persoalan ini ke DPRD Kota Makassar untuk dilaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak yang terlibat.
(adn)

loading...

BACA BERITA LAINNYA :