oleh

WOM Finance Tak Mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

-HUKUM-796 views

Makassar, Retorika.co.id – Lagi lagi Debt collector WOM melakukan penarikan motor secara sepihak kepada konsumen, Wati dengan nomor polisi  DD 6158 KR merk/tipe Yamaha B3B A/T di Jl. Tinumbu No. 184 Kelurahan Layang Kec Bontoala Kota makassar dalam keadaaan sedang diparkir didepan warkop online. Selasa, 14/01/20 pukul 09:00 Wita.

Dalam keterangannya kepada media Retorika, wati menjelaskan, “kalau motor itu dikasi pakai sama orang tuanya suamiku (Nurbaya) untuk digunakan pergi kerja, karena tidak ada kendaraannya kodong jadi mertuaku itu yang kasi pinjamkanki,” cetus wati.

Lanjut wati, “sudah 18 bulanmi itu motor dibayar dengan lama cicilan 35 bulan, alasan motor ditarik oleh debt collector menunngak 1 bulan berjalan dua bulan tanpa ada surat peringatan pertama, juga tidak memerlihatkan sertifikat fidusia dan sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh Asossiasi Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (SPPI) yang disampaikan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukannya,” ungkap Wati dengan nada kesal.

Pada saat yang sama Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH MIM), Hadi Soetrisno, SH saat dimintai komentarnya terkait penarikan motor yang dilakukan pihak debt collect WOM, menjelaskan, “apapun alasan debt collector menarik atau menitip motor yang merupakan objek jaminan fidusia dari tangan konsumen tidak dibenarkan oleh hukum.

Lebih jauh, Hadi menjelaskan, “sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 januari 2019 berbunyi ‘Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan, dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.  Jo. ayat (1) Pasal 33 UU Fidusia, serta pasal 50 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24 Tahun 2014.

 

Nah, Penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia jika debitur/ konsumen cidera janji dan debitur keberatan untuk menyerahkan objek fidusia secara suka rela maka kreditor harus memohonkan kepada ketua pengadilan berdasarkan wilayah yurisdiksinya sesuai mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku. Dan jika pembiayaaan melakukan penarikan kendaraan secara sepihak tanpa putusan pengadilan maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan delik dugaaan pencurian di depan umum, melanggar ayat (2) pasal 365 KUH Pidana, “urai Hadi, Ketua YBH MIM.

loading...

BACA BERITA LAINNYA :